Jakarta – Jokowi mendukung sejumlah calon dalam pemilihan daerah, termasuk di Jakarta dan Jawa Tengah. Sudah saatnya Prabowo menarik garis batas dalam hubungannya dengan mantan presiden itu.
Satu hal yang menonjol dari mantan Presiden Joko Widodo adalah ketidakkonsistenannya. Sebulan lalu, saat pensiun sebagai presiden, ia berjanji akan pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah, dan hidup sebagai orang biasa. Kini, ia memutuskan untuk campur tangan dalam pemilihan kepala daerah.
Di Jakarta, ia mengumpulkan relawan untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jokowi meminta orang-orang ini untuk beraksi selama kampanye guna menghidupkan kembali elektabilitas pasangan yang stagnan.
Sejak awal, Jokowi mendukung Ridwan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ridwan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama sejumlah partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Sebagian besar partai tersebut merupakan anggota koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu. Jokowi menginginkan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat.
Setelah mendapat tekanan dari Jokowi, sejumlah pihak pun menyatakan dukungan kepada Ridwan, dengan tujuan agar Anies Baswedan tidak ikut dalam Pilkada DKI Jakarta. Anies dinilai sebagai ancaman utama bagi Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029. Namun, dukungan Anies kepada Pramono Anung-Rano Karno, rival Ridwan-Suswono, memberi kesempatan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk tampil di sejumlah ajang nasional.
Itulah sebabnya Jokowi berkepentingan menyingkirkan siapa pun yang berpotensi bersaing dengan Gibran pada pemilihan presiden mendatang. Namun, ada kemungkinan Jokowi tidak mempertimbangkan Pramono Anung atau Ridwan Kamil sebagai calon pesaing. Sebagai gubernur Jakarta, keduanya dapat dengan mudah menjadi populer selama lima tahun ke depan.
Jika Ridwan-Suswono memenangi pilkada DKI Jakarta, tentu bukan hal yang mudah. Sejumlah partai yang semula tergabung dalam kubu KIM plus, seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, sudah meninggalkannya. Sejak awal, dukungan dari partai-partai ini tidak tulus. Para petinggi partai juga mengeluhkan gaya kampanye Ridwan yang elitis. Ditambah lagi, dengan koalisi yang rapuh, mesin partai tidak dapat bekerja dengan baik. Elektabilitas Ridwan-Suswono pun stagnan, bahkan sempat turun tipis.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting pada 31 Oktober hingga 9 November menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 39,1 persen, sementara Pramono Anung-Rano Karno yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) naik menjadi 46 persen. Pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 5,1 persen. Hasil survei dari lembaga lain juga serupa. Itulah sebabnya Jokowi mendorong pemilihan umum dua putaran. Namun, alih-alih meningkatkan elektabilitasnya, dukungan terhadap Jokowi justru memperkeras perlawanan terhadap Ridwan.
Jokowi has provided similar support for Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen in the Central Java regional election. He even asked Prabowo Subianto to support Luthfi-Yasin after their electability began to slip against that of Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Keberpihakan Prabowo, seperti yang dilakukan Jokowi saat masih menjadi presiden, tidak tepat dan melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sangat disayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan bahwa video Prabowo tidak melanggar aturan.
Keberpihakan presiden terhadap pasangan tertentu dapat ditafsirkan oleh bawahan sebagai perintah langsung. Keberpihakan ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan menyimpang dari asas persaingan politik yang adil dan sehat.
Intervensi yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi merupakan cerminan dari lemahnya program para calon kepala daerah. Ketergantungan pada dukungan elite politik juga menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam meraup suara dengan mengusulkan visi dan misi yang jelas. Alih-alih menawarkan solusi, mereka justru sibuk menjual diri dengan mengatasnamakan presiden dan mantan presiden.
Prabowo Subianto tidak boleh menuruti keinginan Jokowi. Mengikuti keinginan Jokowi untuk menyingkirkan calon pesaing Gibran pada Pemilu 2029 dapat mengakhiri peluang Prabowo untuk menjabat selama dua periode. Selain masalah persaingan politik, jika tidak ikut campur dalam pilkada, Prabowo akan dihormati karena menjunjung tinggi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
