Jakarta – Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia memiliki titik temu soal umrah backpacker. Kuncinya ada di Nusuk.
Baca Juga: Situs Togel Casino
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah menyebut solusi umrah backpacker adalah menyelaraskan Nusuk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Khususnya, pasal 86 yang membahas perjalanan umrah harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Baca Juga: Game tranding hari ini
Sebelumnya, muncul polemik tentang tren umrah backpacker atau umrah mandiri atau tidak melalui PPIU setelah pemerintah Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah hanya dengan visa turis. Dengan kebijakan itu, jemaah hanya perlu mengajukan visa dan memesa
Aplikasi Nusuk juga memuat berbagai informasi tata cara umrah serta deretan hotel, restoran, dan atraksi di Makkah dan Madinah, dua kota suci di Arab Saudi yang menjadi tujuan umrah dan haji.
Kunjungi: Seputar bola indonesia dan luar negri
Menteri Tawfiq menyampaikan kesepakatan penyelarasan Nusuk dengan regulasi di Indonesia saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Selasa (30/4/2024). Dia mengatakan jemaah umrah tetap memilih PPIU resmi terdaftar bila melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Nusuk.
Melalui pertemuan keduanya, Firman menyebut, Indonesia juga akan menjadi negara percontohan yang mengakomodir PPIU berizin dan memiliki kemampuan untuk bisa listed di aplikasi Nusuk.
Baca Juga: seputar liga wanita dunia
“Jadi, kalau nanti mau lewat Nusuk, jemaah bisa memilih PPIU yang sudah listed di Nusuk,” kata Firman.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jemaah untuk tidak melaksanakan umrah backpacker. Salah satu pertimbangan adalah keamanan jemaah. Dia mengatakan bahwa umrah backpacker lebih banyak dimanfaatkan oknum dengan tujuan yang tidak baik.
“Bagaimana sering kali umroh dijadikan modus orang untuk menyiasati antrian yang panjang atau mungkin mencari pekerjaan di Saudi dengan cara modern banyak modus-modus lain sehingga soal umrah backpacker ini akan semakin membuka peluang modus-modus yang tadi sudah dikhawatirkan,” ujar Yaqut.
Baca Juga: Review film terbaru
Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Yaqut menyebut akan mendalami terkait umrah backpacker tersebut.
Melalui rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, dilihat secara daring, Senin (18/3), Menag mengatakan telah berkoordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi terkait umrah backpacker.
Baca Juga: Ramalan angka laut selatan
“Kami Kementerian Agama sudah bicara dengan Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia. Dan hari Jumat yang lalu, saya sudah ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secara teknis membicarakan bagaimana nanti cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam umrah backpacker ini,” kata dia.
Melalui pertemuan keduanya, Firman menyebut, Indonesia juga akan menjadi negara percontohan yang mengakomodir PPIU berizin dan memiliki kemampuan untuk bisa listed di aplikasi Nusuk.
Baca Juga: about hospital
“Jadi, kalau nanti mau lewat Nusuk, jemaah bisa memilih PPIU yang sudah listed di Nusuk,” kata Firman.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jemaah untuk tidak melaksanakan umrah backpacker. Salah satu pertimbangan adalah keamanan jemaah. Dia mengatakan bahwa umrah backpacker lebih banyak dimanfaatkan oknum dengan tujuan yang tidak baik.
“Bagaimana sering kali umroh dijadikan modus orang untuk menyiasati antrian yang panjang atau mungkin mencari pekerjaan di Saudi dengan cara modern banyak modus-modus lain sehingga soal umrah backpacker ini akan semakin membuka peluang modus-modus yang tadi sudah dikhawatirkan,” ujar Yaqut.
Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Yaqut menyebut akan mendalami terkait umrah backpacker tersebut.
Melalui rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, dilihat secara daring, Senin (18/3), Menag mengatakan telah berkoordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi terkait umrah backpacker.
“Kami Kementerian Agama sudah bicara dengan Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia. Dan hari Jumat yang lalu, saya sudah ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secara teknis membicarakan bagaimana nanti cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam umrah backpacker ini,” kata dia.
Related Keyword:
